Tugas, Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Kepala Desa

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU 6/2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 26 ayat (2) UU 6/2014 menyatakan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diberi wewnang untuk;

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
15. Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (3) sebagai berikut;

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata pemerintahan desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Selanjutnya ayat 4 mengatur tentang kewajiban Kepala Desa sebagai berikut;

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memprtahankan danmemelihara keutuhan NKRI,
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel , transparan, profesional,efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Mengelola keuangan dan aset desa
10. Melaksanakan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaiakn perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Selain itu Pasal 27 UU 6/2014 menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewnang dan kewajiban, Kepala Desa wajib;

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 29 UU 6/2014 menyatakan Kepala Desa dilarang;

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewnang, tugas, hak dan atau kewajibannya
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu,
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
6. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempenggaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menjadi pengurus partai politik
8. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggpta DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
9. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
10. Melanggar sumpah/janji jabatan,
11. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan